Kenapa Seorang Pegawai Harus Cuti ?

Kenapa sih seorang pegawai harus cuti ?. Itu respon klasik ketika menyampaikan saya mau cuti dan cerita beberapa kali cuti. Cuti yang pernah saya ambil itu mulai dari cuti tahunan sampai cuti karena alasan penting. Bahkan di tempat kerja lama, pernah ada seorang pejabat eselon 2B mengambil cuti besar.
Ilustrasi izin cuti yang diberikan kepada seorang PNS.
Ilustrasi izin cuti yang diberikan kepada seorang PNS.
Jadi sebenarnya tidak seharusnya ada pertanyaan kenapa sih seorang PNS harus cuti ?. Setahu saya yang masih yunior di PNS, hak PNS itu selain gaji adalah cuti.

Kadang ada anggapan PNS itu cukup izin saja. Saya sih tidak sependapat. Karena izin hanya bisa maksimal 3 hari saja. Bagaimana kalau mau liburan ke luar kota ?.

Seorang PNS juga sama seperti pegawai pada umumnya. Artinya PNS juga butuh liburan. Kita semua membutuhkan liburan sejenak untuk melepas penat. Melepas kejenuhan di kantor.

Nah, dengan cuti, tentunya bisa berlibur dengan waktu yang cukup lama. 

Meskipun demikian, biasanya saya ambil cuti setahun cuma 2 kali. Cuti pertama biasanya ketika libur anak kenaikaan kelas. Dan cuti yang kedua ketika akhir tahun di bulan Desember.

Bagi kawan-kawan PNS yang ingin mengetahui lebih jauh tentang cuti, dapat membaca Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). PP Nomor 11 tahun 2017 itu salah satunya tentang aturan cuti bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Cuti tahunan
PNS dan calon PNS yang telah bekerja paling kurang 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan. Lamanya hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud adalah 12 (dua belas) hari kerja.

Untuk menggunakan hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud, PNS atau calon PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti tahunan.

Cuti besar
PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) secara terus menerus, menurut PP ini berhak cuti besar selama 3 (tiga) bulan. Ketentuan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dikecualikan bagi PNS yang masa kerjanya belum 5 (lima) tahun, untuk kepentingan agama. PNS yang menggunakan hak atas cuti besar, menurut PP ini, tidak berhak atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan.

Cuti sakit.
PNS yang menderita sakit berhak atas cuti sakit. PNS yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari, menurut PP ini, berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenangng untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter.

Hak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud diberikan untuk waktu paling lama I (satu) tahun. Jangka waktu cuti sakit sebagaimana dimaksud dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam) bulan apabila diperlukan, berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

PNS yang mengalami gugur kandungan, menurut PP ini, berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1 1/2 (satu setengah) bulan.

Cuti melahirkan 
PP ini juga menyebutkan, untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi PNS, berhak atas cuti melahirkan. Untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya, kepada PNS diberikan cuti besar. Lamanya cuti melahirkan sebagaimana dimaksud adalah 3 (tiga) bulan.

Cuti karena alasan penting. 
Menurut PP ini, PNS berhak atas cuti karena alasan penting, apabila: 
  • ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu salit keras atau meninggal dunia
  • salah seorang anggota keluarga yang dimaksud pada huruf a meninggal dunia, dan menurut peraturan perundang-undangan PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia 
  • Melangsungkan perkawinan.

Cuti bersama
PP ini menegaskan, Presiden dapat menetapkan cuti bersama. Cuti bersama sebagaimana dimaksud tidak mengurangi hak cuti tahunan.

PNS yang karena Jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, menurut PP ini, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan. Cuti bersama sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Cuti di luar tanggungan negara.
PP ini juga menyebutkan, PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus karena alasan pribadi dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara. Cuti di luar tanggungan negara itu dapat diberikan untuk paling lama 3 (tiga) tahun.

Menurut PP ini, selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara, PNS yang bersangkutan tidak menerima penghasilan PNS. Dan selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Ditegaskan dalam PP ini, PNS yang sedang menggunakan hak atas cuti dapat dipanggil kembali bekerja apabila kepentingan dinas mendesak. Dalam hal PNS dipanggil kembali bekerja sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, jangka waktu cuti yang belum dijalankan tetap menjadi hak PNS yang bersangkutan.

Nah, itu dia aturan terbaru tentang cuti bagi PNS yang diatur oleh PP Nomor 11 tahun 2017. Yang perlu ditekankan adalah bahwa salah satu hak PNS atau CPNS adalah cuti.
loading...

Postingan terkait:

Belum ada tanggapan untuk "Kenapa Seorang Pegawai Harus Cuti ?"

Post a Comment

Terima kasih telah meninggalkan komentar dan semua komentar akan muncul setelah dimoderasi.

Artikel Terkait :

Booking Hotel, Tiket Pesawat dan Kereta Api Murah dari Pegipegi di Sini